Tokoh Papua Dukung TNI-Polri Tindak Tegas OPM dan KNPB, Serukan Perdamaian serta Pembangunan

   

PAPUA — Dukungan terhadap langkah tegas aparat keamanan dalam menghadapi kekerasan bersenjata di Papua kembali disuarakan sejumlah tokoh agama, adat, dan masyarakat Papua. Mereka menilai tindakan terhadap kelompok bersenjata perlu dilakukan untuk melindungi masyarakat serta menjaga keamanan dan keberlangsungan pembangunan di Tanah Papua.

Sikap tersebut disampaikan di tengah meningkatnya perhatian terhadap berbagai aksi kekerasan yang disebut menyasar bukan hanya warga pendatang dan warga negara asing, tetapi juga Orang Asli Papua (OAP).

Tokoh Agama Papua Soroti Dampak Kekerasan

Tokoh agama Nasrani dari Puncak Jaya, Papua Tengah, Kirenius Telenggen, menyatakan bahwa kekerasan yang dilakukan kelompok OPM telah menimbulkan dampak luas bagi masyarakat Papua.

Ia menyoroti kasus meninggalnya Captain Nicholas F. Goselin, pilot PT AMA asal Amerika Serikat, yang menurut pemberitaan tersebut tengah melayani penerbangan untuk kegiatan ibadah di wilayah pedalaman Papua.

Menurut Kirenius, kekerasan terhadap warga sipil tidak hanya menimbulkan korban, tetapi juga dapat memengaruhi citra Papua di mata masyarakat internasional.

Kirenius juga menilai bahwa berbagai tindakan kekerasan terhadap masyarakat Papua yang menolak bergabung dengan kelompok bersenjata justru semakin mengurangi simpati terhadap perjuangan kelompok tersebut.

Seruan agar Kekerasan Tidak Menjadi Jalan Politik

Kirenius menekankan bahwa masyarakat Papua membutuhkan keamanan, pendidikan, pembangunan, dan kesempatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan.

Ia mengajak anggota kelompok bersenjata yang masih berada di hutan untuk meninggalkan kekerasan dan kembali bergabung dalam kehidupan masyarakat.

“Masyarakat semakin pintar. Kesejahteraan diperoleh melalui pendidikan dan pembangunan, bukan aksi teror,” ujar Kirenius.

Menurutnya, pendekatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan dinilai lebih memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat dibandingkan kekerasan.

Desakan terhadap Propaganda dan Ujaran Kebencian

Selain meminta tindakan terhadap kelompok bersenjata, Kirenius juga mendorong pemerintah dan aparat penegak hukum untuk memperhatikan penyebaran propaganda serta ujaran kebencian di media sosial.

Menurutnya, narasi yang menghasut generasi muda Papua perlu diantisipasi agar tidak berkembang menjadi konflik dan kekerasan baru.

Ia juga menyerukan kepada masyarakat untuk lebih kritis dalam menerima informasi, terutama informasi yang dapat memprovokasi atau memperuncing perbedaan di tengah masyarakat.

KNPB Disebut Perlu Diawasi Sesuai Hukum

Dalam pemberitaan Media Indonesia, Kirenius juga meminta pemerintah dan aparat penegak hukum menindak tegas aktivitas yang dinilai mengarah pada tindakan makar, termasuk aktivitas front politik yang disebut memiliki hubungan dengan agenda OPM.

Ia menyebut Komite Nasional Papua Barat (KNPB) dalam konteks tersebut.

Namun, setiap tindakan terhadap organisasi atau individu tetap perlu dilakukan berdasarkan bukti, ketentuan hukum, dan proses hukum yang berlaku, sehingga perbedaan pendapat politik tidak otomatis diperlakukan sebagai tindak pidana.

Satgas Damai Cartenz Tindak Kelompok Bersenjata di Yahukimo

Di tengah seruan tersebut, aparat keamanan juga terus menjalankan operasi penegakan hukum di sejumlah wilayah Papua.

Media Indonesia melaporkan bahwa Satgas Operasi Damai Cartenz-2026 telah melakukan penindakan terhadap empat anggota Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan.

Keempat orang tersebut disebut aparat sebagai daftar pencarian orang (DPO) yang dikaitkan dengan sejumlah tindak pidana, termasuk kasus pembunuhan dua warga sipil di Distrik Dekai pada April 2023.

Kasatgas Humas Operasi Damai Cartenz-2026 Kombes Pol. Yusuf Sutejo mengatakan penindakan tersebut merupakan bagian dari upaya penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat dalam sejumlah tindak pidana di Yahukimo.

Pemerintah dan Aparat Fokus Lindungi Warga

Penindakan di Yahukimo menjadi bagian dari upaya aparat untuk menjaga keamanan masyarakat dari ancaman kelompok bersenjata.

Dalam konteks Papua, keamanan menjadi salah satu faktor penting agar masyarakat dapat menjalankan aktivitas sehari-hari, anak-anak dapat bersekolah, layanan publik berjalan, dan pembangunan dapat terus dilaksanakan.

Karena itu, dukungan dari tokoh masyarakat dan tokoh agama dinilai penting untuk memperkuat pesan bahwa penyelesaian persoalan Papua perlu mengedepankan keamanan, hukum, dialog sosial, pendidikan, dan pembangunan.

Ajakan Kembali Membangun Papua

Seruan Kirenius juga membawa pesan bahwa masa depan Papua tidak seharusnya ditentukan oleh kekerasan.

Masyarakat Papua membutuhkan ruang yang aman untuk bekerja, memperoleh pendidikan, mendapatkan pelayanan kesehatan, serta membangun perekonomian daerah.

Karena itu, ajakan kepada anggota kelompok bersenjata untuk meninggalkan kekerasan dan kembali ke tengah masyarakat menjadi salah satu opsi untuk membuka jalan menuju kehidupan yang lebih aman dan produktif.

Keamanan dan Pembangunan Berjalan Bersamaan

Dukungan tokoh Papua terhadap penegakan hukum menunjukkan adanya perhatian masyarakat lokal terhadap dampak kekerasan bersenjata.

Di sisi lain, tindakan aparat perlu terus dilakukan secara terukur, profesional, berdasarkan hukum, dan dengan mengutamakan perlindungan warga sipil.

Dengan pendekatan tersebut, keamanan tidak hanya dipandang sebagai persoalan penindakan, tetapi juga sebagai prasyarat agar pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Papua dapat terus berjalan.

Kesimpulan

Dukungan tokoh agama dan masyarakat Papua terhadap langkah TNI-Polri menegaskan bahwa kekerasan bersenjata dinilai semakin merugikan masyarakat sendiri.

Pesan yang muncul bukan sekadar penindakan, tetapi juga ajakan untuk meninggalkan kekerasan dan kembali membangun Papua melalui pendidikan, pembangunan, kesejahteraan, dan kehidupan masyarakat yang aman.

Sementara itu, aparat melalui Operasi Damai Cartenz terus melakukan penegakan hukum terhadap kelompok bersenjata yang dikaitkan dengan berbagai tindak pidana di Papua.

Pada akhirnya, perlindungan masyarakat dan keberlanjutan pembangunan menjadi dua hal yang harus berjalan beriringan untuk menciptakan Papua yang semakin aman dan sejahtera.