Lensa Papua

     MAYBRAT, PAPUA BARAT DAYA  — Tiga orang yang diduga anggota kelompok bersenjata Organisasi Papua Merdeka (OPM), termasuk seorang yang disebut sebagai komandan operasi kelompok tersebut, dilaporkan tewas dalam kontak tembak dengan personel gabungan TNI di Kabupaten Maybrat, Papua Barat Daya, Jumat (9/10/2026). Operasi berlangsung di kawasan hutan sebelah utara Kampung Kamat, Distrik Aifat Timur, saat personel gabungan menjalankan patroli penindakan. Panglima Komando Operasi TNI Habema, Brigjen TNI Riyanto, menyampaikan bahwa salah satu korban telah diidentifikasi berdasarkan pemeriksaan awal sebagai Manfret Fatem, yang disebut menjabat sebagai Komandan Operasi OPM Kodap IV/Sorong Raya. Sementara itu, identitas dua korban lainnya masih dalam proses verifikasi. Informasi tersebut disampaikan melalui laporan ANTARA berdasarkan keterangan resmi Koops TNI Habema. Kontak Tembak Terjadi Saat Patroli Gabungan Menurut keterangan Koops TNI Habema, kontak tembak terjadi sek...

     JAYAPURA, PAPUA  — Satgas Operasi Damai Cartenz-2026 bersama Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Papua kembali menangkap seorang pria berinisial IHB alias H (23), yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) terkait dugaan jaringan peredaran senjata api dan amunisi ilegal di Jayapura. Penangkapan ini menjadi bagian dari pengembangan perkara yang telah ditangani sejak Maret 2026 dan, menurut keterangan kepolisian, telah membawa 17 orang ke dalam proses hukum. Kasatgas Humas Operasi Damai Cartenz-2026, Kombes Pol Yusuf Sutejo, mengatakan IHB ditangkap pada Selasa, 6 Oktober 2026, sekitar pukul 13.34 WIT di kawasan Padang Bulan, Distrik Heram, Kota Jayapura. Penangkapan tersebut merupakan hasil pengembangan penyidikan atas dugaan jaringan transaksi senjata dan amunisi yang diduga akan disalurkan kepada kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua. Penangkapan DPO Kembangkan Pengungkapan Jaringan Senjata Ilegal Menurut kepolisian, IHB diduga berperan sebagai peng...

     MAYBRAT, PAPUA BARAT DAYA  — Upaya pemulihan kehidupan masyarakat terdampak konflik di Papua Barat Daya kembali menunjukkan perkembangan. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Perwakilan Papua memfasilitasi pemulangan sejumlah pengungsi, terutama perempuan dan anak-anak, yang selama kurang lebih enam tahun bertahan di kawasan hutan Kabupaten Maybrat. Kepulangan mereka menjadi bagian penting dari upaya mengembalikan warga ke lingkungan sosial yang lebih aman sekaligus membuka jalan bagi pemulihan pendidikan, kehidupan keluarga, dan aktivitas masyarakat. Kepala Kantor Komnas HAM RI Perwakilan Papua, Frits Ramandey, menyampaikan bahwa pihaknya menjalankan peran sebagai negosiator dan fasilitator untuk membantu proses kepulangan warga. Dalam proses tersebut, Komnas HAM berkoordinasi dengan pemerintah daerah, kepolisian, TNI, dan unsur gereja. Kolaborasi ini memperlihatkan pentingnya keterlibatan berbagai pihak dalam menangani dampak konflik sekaligus memast...

     TOLIKARA  — Komando Nasional Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (KOMNAS TPNPB-OPM), melalui juru bicaranya Sebby Sambom, mengeluarkan seruan yang ditujukan kepada aparatur sipil negara (ASN) dan warga pendatang di Kabupaten Tolikara. Dalam siaran pers bertanggal 2 Oktober 2026 tersebut, kelompok itu meminta ASN dan warga pendatang meninggalkan wilayah yang mereka klaim sebagai area operasi sebelum adanya operasi bersenjata. Pernyataan tersebut sekaligus memunculkan perhatian terhadap keselamatan masyarakat sipil dan keberlangsungan pelayanan publik di Tolikara. Ancaman kekerasan terhadap warga berdasarkan asal daerah, pekerjaan maupun dugaan keterkaitan dengan pemerintahan merupakan persoalan serius yang membutuhkan langkah pencegahan dan penanganan sesuai hukum. Ancaman Ditujukan kepada ASN dan Warga Pendatang Menurut laporan Go Indonesia, siaran pers TPNPB-OPM secara khusus menyebut sejumlah kelompok pekerjaan yang banyak dilakukan warga pendatang, antara...

     JAKARTA  — Kekerasan yang dilakukan kelompok kriminal bersenjata (KKB) di sejumlah wilayah Papua kembali menjadi perhatian. Di tengah laporan penembakan terhadap warga sipil dan gangguan keamanan, upaya menciptakan perdamaian dinilai membutuhkan koordinasi lintas sektor yang menggabungkan aspek keamanan, penegakan hukum, pelayanan publik, dan pembangunan. Aparat gabungan TNI-Polri terus menjalankan langkah penegakan hukum terhadap kelompok bersenjata sekaligus berupaya memutus jaringan peredaran senjata dan amunisi. Langkah tersebut menjadi bagian penting untuk mencegah kemampuan kelompok bersenjata melakukan kekerasan terhadap masyarakat. KKB Semakin Brutal, Warga Sipil Menjadi Korban Sejumlah aksi kekerasan yang dilaporkan terjadi di Papua menunjukkan bahwa masyarakat sipil masih menghadapi risiko keamanan. Okezone melaporkan tiga aparatur sipil negara (ASN) Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, yakni Wili Mbuik, Aprida Rapi, dan Alfonsius Al...

    TIMIKA, PAPUA TENGAH  — Upaya aparat menjaga keamanan di Papua Tengah kembali menunjukkan hasil melalui pengungkapan dugaan kepemilikan dan peredaran amunisi ilegal di Kabupaten Mimika. Satgas Operasi Damai Cartenz-2026 mengamankan tiga orang berinisial DRW (24), PY (23), dan GT (25) pada Selasa, 29 September 2026. Dari pengembangan perkara tersebut, penyidik menyita  71 butir amunisi kaliber 5,56 mm  dalam berbagai jenis, satu unit sepeda motor, serta satu telepon seluler. Pengungkapan ini menjadi bagian dari proses penegakan hukum yang masih terus dikembangkan untuk mengetahui peran masing-masing pihak dan kemungkinan keterlibatan pihak lainnya. Satgas Damai Cartenz Amankan Tiga Orang di Mimika Ketiga orang tersebut diamankan dalam rangka pengembangan perkara dugaan penyalahgunaan amunisi. Kepala Operasi Damai Cartenz 2026 Irjen Pol Faizal Ramadhani menyatakan pengamanan tersebut merupakan bagian dari proses penegakan hukum yang sedang berjalan. Penyidik m...