Stafsus Menhan Lenis Kogoya Sampaikan Tiga Poin Tegas kepada TPNPB-OPM: Hentikan Kekerasan dan Lindungi Warga Papua

    


JAKARTA – Staf Khusus Menteri Pertahanan (Stafsus Menhan) Bidang Kedaulatan Negara, Lenis Kogoya, menyampaikan tiga poin tegas kepada juru bicara TPNPB-OPM Sebby Sambom beserta kelompoknya. Seruan tersebut menekankan penghentian provokasi, pengosongan wilayah Wamena dan sekitarnya, serta penghentian seluruh aksi kekerasan terhadap masyarakat sipil di Tanah Papua.

Pernyataan tersebut disampaikan pada 11 Agustus 2026, di tengah meningkatnya perhatian terhadap situasi keamanan di Papua. Lenis menyoroti sejumlah tindakan kekerasan yang menurut laporan terjadi dalam beberapa waktu terakhir, termasuk intimidasi, penganiayaan, pembunuhan terhadap guru dan misionaris, serta pembakaran fasilitas sekolah.

Tiga Poin yang Disampaikan Lenis Kogoya

Dalam seruannya, Lenis menyampaikan tiga tuntutan utama kepada TPNPB-OPM.

Pertama, menghentikan penyebaran isu provokatif melalui media massa serta ancaman pembunuhan terhadap warga sipil dan pemerintah daerah.

Kedua, meminta kelompok tersebut segera meninggalkan dan mengosongkan wilayah ibu kota Wamena dan sekitarnya, terutama agar tidak mengganggu aktivitas masyarakat maupun persiapan peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia.

Ketiga, menghentikan seluruh bentuk kekerasan, pembunuhan, dan penyiksaan terhadap Orang Asli Papua (OAP) maupun warga sipil lainnya.

Tiga poin tersebut menunjukkan bahwa perlindungan masyarakat sipil ditempatkan sebagai perhatian utama dalam seruan tersebut.

Lenis Tegaskan Tanggung Jawab Melindungi Masyarakat Sipil

Lenis, yang juga merupakan Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Tanah Papua, menyatakan bahwa dirinya memiliki mandat dari tujuh wilayah adat di Papua serta tanggung jawab berdasarkan konstitusi untuk melindungi masyarakat sipil dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ia juga memperingatkan bahwa apabila tiga poin tersebut tidak dipatuhi, para pemilik hak ulayat dan masyarakat adat akan mengambil sikap.

Pernyataan tersebut memperlihatkan adanya dorongan agar persoalan keamanan Papua tidak hanya ditangani melalui pendekatan keamanan, tetapi juga melibatkan masyarakat adat sebagai bagian dari upaya menjaga kedamaian di wilayah tersebut.

Pemerintah dan Tokoh Adat Dorong Situasi Tetap Kondusif

Lenis mengingatkan masyarakat di wilayah La Pago, Mee Pago, dan sekitarnya untuk tetap tenang serta tidak panik menghadapi berbagai isu keamanan yang beredar.

Ia memastikan pemerintah bersama para tokoh adat berkomitmen menjaga situasi agar pembangunan, pelayanan publik, dan aktivitas masyarakat dapat terus berlangsung dengan aman dan damai.

Pesan tersebut menjadi penting karena stabilitas keamanan merupakan salah satu faktor yang mendukung keberlangsungan pelayanan publik dan pembangunan di Papua.

Momentum HUT ke-81 RI Harus Dijaga

Seruan tersebut juga disampaikan menjelang peringatan 81 tahun Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2026. Pemerintah dan aparat keamanan berkepentingan memastikan masyarakat dapat mengikuti berbagai kegiatan peringatan kemerdekaan tanpa intimidasi maupun gangguan keamanan.

Dengan melibatkan unsur pemerintah, aparat keamanan, dan tokoh adat, upaya menjaga situasi kondusif diharapkan dapat berjalan lebih efektif dan tetap memperhatikan kondisi masyarakat setempat.

Mengutamakan Perlindungan Warga dan Pembangunan

Di tengah dinamika keamanan Papua, perlindungan terhadap warga sipil menjadi kepentingan bersama. Kekerasan yang mengganggu masyarakat dapat berdampak langsung terhadap pendidikan, pelayanan kesehatan, aktivitas ekonomi, dan pembangunan daerah.

Karena itu, seruan penghentian kekerasan yang disampaikan Lenis Kogoya menjadi bagian dari dorongan untuk menciptakan ruang kehidupan yang lebih aman bagi masyarakat Papua.

Pemerintah juga terus menekankan pentingnya menjaga stabilitas agar berbagai program pembangunan dan pelayanan publik dapat berjalan secara berkelanjutan.

Pesan Utama: Hentikan Kekerasan, Jaga Masyarakat Papua

Tiga poin yang disampaikan Stafsus Menhan tersebut pada intinya menempatkan penghentian kekerasan dan perlindungan warga sipil sebagai prioritas.

Di sisi lain, pemerintah bersama tokoh adat mengajak masyarakat tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi.

Dengan mengedepankan keamanan, perlindungan masyarakat sipil, peran masyarakat adat, serta keberlanjutan pembangunan, pemerintah berharap kondisi Papua dapat semakin stabil sehingga masyarakat dapat menjalankan kehidupan sehari-hari dengan aman dan damai.
Lokasi: Papua, Indonesia

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Benny Wenda vs Realitas Papua: Antara Pidato Internasional dan Ketidakhadiran di Papua

Gambar
  Aktivis yang Jauh dari Tanah yang Diperjuangkannya Nama Benny Wenda selama dua dekade terakhir seolah menjadi ikon perjuangan “Papua Merdeka” di panggung internasional. Ia berbicara lantang di forum-forum global, berpidato di depan parlemen Inggris, bahkan kerap diundang ke konferensi hak asasi manusia di Eropa. Namun, ironinya begitu mencolok: Benny Wenda bicara tentang Papua dari jarak lebih dari 13.000 kilometer, tanpa pernah benar-benar kembali menginjak tanah yang ia sebut “tanah perjuangan”. Dari Oxford, Inggris, Wenda hidup dalam kenyamanan dunia barat—jauh dari penderitaan rakyat Papua yang masih berhadapan dengan konflik, kemiskinan, dan keterbelakangan. Di sinilah paradoks besar itu muncul: bagaimana seorang yang meninggalkan rakyatnya bisa mengklaim diri sebagai juru bicara perjuangan mereka? Pidato, Kamera, dan Politik Simbolik Sejak mendapat suaka politik di Inggris pada 2003, Wenda membangun citra diri sebagai “Presiden Papua Barat” melalui Free West Papua Ca...
Baca selengkapnya

Kontroversi Benny Wenda: Agen Kapitalis Barat di Balik Isu Papua Merdeka

Gambar
Nama Benny Wenda selama ini dielu-elukan di forum internasional sebagai “pejuang kemerdekaan Papua Barat”. Namun di balik sorotan media asing dan pidato diplomatiknya di Eropa, semakin banyak suara keras yang menuduhnya sebagai agen kepentingan kapitalis Barat , bukan wakil sejati dari penderitaan rakyat Papua. Bahkan, tudingan itu datang bukan dari musuh politiknya di Jakarta — melainkan dari dalam tubuh gerakan Papua sendiri. Benny Wenda dan Bayang-bayang Kapitalisme Barat Sejak mendapat suaka politik di Inggris pada 2003, Wenda menempatkan dirinya di pusat kampanye internasional Free West Papua Campaign , organisasi yang bermarkas di Oxford. Dengan citra “aktivis HAM Papua”, ia berkeliling dunia menyuarakan isu pelanggaran HAM dan menuntut kemerdekaan Papua. Namun, di balik aktivitas global itu, muncul pertanyaan besar: Apakah perjuangan Wenda benar-benar murni, ataukah telah berubah menjadi alat propaganda kapitalis Barat yang memanfaatkan isu kemerdekaan Papua sebagai pro...
Baca selengkapnya

FOOD ESTATE PAPUA : SOLUSI INDONESIA MEMPERKUAT KETAHANAN PANGAN

Gambar
  Program food estate di Papua Selatan, termasuk upaya yang melibatkan Kementerian Pertahanan dan TNI, merupakan bagian dari strategi komprehensif pemerintah Indonesia untuk memperkuat ketahanan pangan nasional, memperluas basis produksi pertanian, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah-wilayah tertinggal. 1. Tanggung Jawab Negara dalam Ketahanan Pangan Ketahanan pangan adalah salah satu pilar fundamental kedaulatan suatu bangsa. Indonesia, dengan jumlah penduduk lebih dari 280 juta, memiliki tantangan besar dalam memastikan pasokan pangan yang cukup untuk seluruh rakyatnya. Untuk itu, pemerintah menetapkan food estate sebagai Program Strategis Nasional (PSN) yang mendukung target jangka panjang swasembada pangan. Pemerintah menilai bahwa diversifikasi produksi pangan melalui lumbung-lumbung pangan baru di berbagai wilayah, termasuk Papua Selatan, akan membantu menstabilkan produksi beras, jagung, dan komoditas pangan lain, sehingga mengurangi ketergantungan impor. ...
Baca selengkapnya