Mahasiswa Papua Soroti Kekerasan TPNPB-OPM, Desak Kelompok Bersenjata Jauh dari Lingkungan Warga Sipil

    

JAYAPURA, Papua – Kritik terhadap keberadaan kelompok bersenjata Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat–Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) di tengah masyarakat sipil kembali disuarakan kalangan mahasiswa Papua. Mereka menilai serangkaian aksi kekerasan yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir justru semakin menjauhkan kelompok bersenjata tersebut dari kepentingan masyarakat yang selama ini mereka klaim perjuangkan.

Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Cenderawasih, Yuluku Wasiangge, mengatakan berbagai insiden kekerasan telah menimbulkan ketakutan dan penderitaan bagi masyarakat. Menurutnya, aksi yang mengakibatkan korban sipil menunjukkan adanya persoalan serius mengenai arah perjuangan yang diklaim oleh kelompok bersenjata tersebut.

Penembakan di Sekitar Festival Lembah Baliem Disorot

Salah satu peristiwa yang menjadi perhatian adalah penembakan terhadap warga sipil di Distrik Walesi, Kabupaten Jayawijaya, ketika Festival Budaya Lembah Baliem berlangsung pada Sabtu, 8 Agustus 2026.

Menurut laporan Minews, insiden yang diduga melibatkan TPNPB Kodap III Ndugama Derakma tersebut terjadi sekitar pukul 12.50 WIT, atau sekitar 500 meter dari pintu masuk lokasi festival. Peristiwa itu dinilai mencederai rasa aman masyarakat serta mengganggu makna festival sebagai ruang perjumpaan budaya.

Yuluku menilai kawasan permukiman dan ruang publik semestinya menjadi tempat yang aman bagi masyarakat. Karena itu, ia menolak keberadaan kelompok bersenjata di lingkungan warga sipil karena dinilai dapat meningkatkan risiko konflik dan menempatkan masyarakat dalam situasi berbahaya.

Mahasiswa Tegaskan Warga Papua Berhak Hidup Aman

Yuluku menegaskan bahwa masyarakat Papua memiliki hak untuk menjalani kehidupan tanpa intimidasi, ancaman, maupun kekerasan.

Sikap tersebut menunjukkan bahwa kritik terhadap kekerasan bersenjata tidak hanya datang dari pemerintah atau aparat keamanan, tetapi juga dari sebagian kalangan masyarakat Papua sendiri, khususnya mahasiswa yang melihat langsung dampak konflik terhadap kehidupan sosial masyarakat.

Menurutnya, ketika kekerasan terjadi di sekitar kegiatan masyarakat, pesan yang diterima warga bukanlah perjuangan untuk kepentingan rakyat, melainkan ancaman terhadap ruang hidup masyarakat sipil.

Kasus Yahukimo dan Penembakan Pilot AS Turut Disorot

Kritik mahasiswa tersebut juga dikaitkan dengan sejumlah kasus kekerasan lain yang terjadi di Papua.

Minews mencatat kasus tiga warga sipil di Kabupaten Yahukimo pada Juli 2026 yang disebut dituduh sebagai agen intelijen militer oleh TPNPB Kodap XVI Yahukimo sebelum akhirnya dibunuh.

Selain itu, pada 2 Juli 2026, kelompok yang sama disebut terkait dengan penembakan terhadap Kapten Nicholas F. Gosselin, pilot berkewarganegaraan Amerika Serikat yang menerbangkan pesawat perintis milik PT Associated Mission Aviation (AMA) di Bandara Balinggama, Distrik Sobaham, Yahukimo. Pesawat PK-RCY juga dilaporkan dibakar dalam peristiwa tersebut.

Rangkaian kasus tersebut, menurut Yuluku, memperkuat kritik bahwa tindakan kekerasan yang menimbulkan korban sipil semakin sulit dipandang sebagai bentuk perjuangan yang berpihak kepada masyarakat.

Gubernur Papua Tengah: Warga Sipil Harus Dilindungi

Seruan untuk melindungi masyarakat sipil juga datang dari Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa. Ia menegaskan bahwa konflik bersenjata di Papua tidak boleh menyeret masyarakat sipil sebagai korban.

Meki secara khusus menekankan pentingnya perlindungan terhadap perempuan dan anak-anak dalam situasi konflik. Ia mengecam tindakan kekerasan yang menyebabkan kelompok rentan menjadi korban.

Pernyataan tersebut memperlihatkan adanya dorongan yang semakin kuat agar seluruh pihak menempatkan keselamatan masyarakat sipil sebagai prioritas, terlepas dari perbedaan pandangan mengenai persoalan Papua.

Masyarakat Sipil Tidak Boleh Menjadi Korban

Meningkatnya kritik dari mahasiswa dan tokoh daerah menjadi sinyal bahwa masyarakat membutuhkan ruang kehidupan yang bebas dari kekerasan bersenjata. Aktivitas pendidikan, kegiatan kebudayaan, perekonomian, hingga kehidupan sehari-hari masyarakat membutuhkan situasi yang aman dan stabil.

Karena itu, penyelesaian persoalan keamanan di Papua tidak hanya menyangkut penegakan hukum, tetapi juga bagaimana memastikan masyarakat sipil tidak terus menjadi pihak yang paling terdampak.

Pemerintah bersama aparat keamanan memiliki tanggung jawab untuk memastikan perlindungan warga, sementara masyarakat sipil juga membutuhkan ruang yang aman untuk menyampaikan aspirasi dan menjalankan kehidupan tanpa ancaman kekerasan.

Dorongan untuk Papua yang Lebih Aman

Kritik mahasiswa Papua terhadap kekerasan TPNPB-OPM menunjukkan bahwa suara masyarakat lokal mengenai keamanan semakin penting untuk diperhatikan. Penolakan terhadap kekerasan terhadap warga sipil dapat menjadi bagian dari upaya membangun lingkungan yang lebih aman bagi masyarakat Papua.

Dengan mengutamakan perlindungan warga sipil, penegakan hukum, serta pembangunan sosial dan ekonomi, stabilitas di Papua diharapkan dapat terus diperkuat sehingga masyarakat dapat menjalankan aktivitas pendidikan, budaya, dan ekonomi tanpa rasa takut.